Legislator desak pemerintah tambah anggaran infrastruktur

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis mendesak pemerintah menambah anggaran sebagai langkah nyata dalam upaya membenahi sektor infrastruktur nasional.

"Meski sudah berkali-kali mengakui infrastruktur sebagai masalah serius, namun anggaran yang dialokasikan tidak sesuai kebutuhan," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Sabtu.

Menurut Harry, pengalokasian anggaran untuk infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhan dapat membuat berbagai pihak mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membenahi infrastruktur.

Ia juga menegaskan, infrastruktur dinilai merupakan kebutuhan mendasar saat ini dan sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi Indonesia ke depan.

Bila tidak segera dibenahi, ujar dia, maka permasalahan infrastruktur bukan hanya mempersulit masyarakat tetapi juga akan merugikan para pelaku usaha.

DPR dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2014 menjadi UU pada 25 Oktober 2013. Dalam APBN 2014 tersebut ditetapkan, belanja negara mencapai Rp1.842,49 triliun.

Jumlah tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.249,94 triliun dan transfer ke daerah Rp592,55 triliun.

"Ironisnya, khusus belanja pusat, masih didominasi subsidi untuk energi yang mencapai Rp282,10 triliun. Selain itu, juga biaya gaji pegawai, pembayaran utang, beban bunga, serta belanja barang. Sedangkan anggaran infrastruktur hanya sebesar Rp188,7 triliun, naik sedikit saja dari tahun ini sebesar Rp184,3 triliun," ucapnya.

View the original article here

Pimpinan MPR Usul Email Khusus Legislator Diberi Alat Antisadap

VIVAnews - Isu penyadapan terhadap para pejabat negara oleh Amerika dan Australia membuat para anggota dewan ramai-ramai tak menggunakan fasilitas gmail (Google) dan ymail (Yahoo!) untuk mengirim pesan penting. Bahkan, Wakil Ketua MPR Melani Leimena meminta agar email anggota DPR dengan alat khusus itu diberi alat anti sadap.

"Dengan adanya penyadapan ini nanti saya tanyakan ke Setjen DPR, kan harus dikontrol juga. Saya berharap, dipasang alat antisadap agar lebih aman," kata Melani di Gedung DPR, Kamis 7 November 2013.

Untuk memasang alat antisadap itu, dia meminta kesekjenan rapat lebih dulu. "Bagaimana bagusnya. MPR, DPR, DPD, kan berbeda-beda, apa perlu bareng, apa sendiri-sendiri," kata politisi Partai Demokrat ini.

Melani sendiri, lebih sering menggunakan layanan gmail untuk berkomunikasi secara pribadi. Sementara untuk masalah pekerjaannya sebagai Wakil Ketua MPR, Melani menggunakan mpr.go.id yang dikelola stafnya.

Ketua DPR Marzuki Alie menambahkan, email khusus legislator pun masih rawan sadap. "Dengan IT sekarang tidak ada lagi yang aman dari sadapan," kata dia.

Sementara, anggota Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan email yang bisa disadap itu, khusus email yang memiliki jalur publik. Misalnya gmail dan ymail. Sementara untuk jalur khusus--meski tak luput dari penyadapan--tetapi lebih aman.

Tubagus sendiri, mengaku menggunakan alat tertentu untuk mengamankan emailnya. "Saya kan pakai alat sendiri supaya tidak di-hack," ujar dia.

Untuk DPR secara keseluruhan, Tubagus menilai tak perlu pengadaan alat antisadap. "Urusan masing-masing ajalah itu. Pakai alat sendiri-sendiri," kata dia.

dan itu butuh anggaran......................ujung2nya duit juga............. pinter banget cari duitdasar politisi korup!!! cari celas ajah. woy... cuman maling ama orang yang punya niat jahat takut disadap!!! model kaya gini nih dpr JANGAN PILIH DPR!!!!

View the original article here