Barcelona Tidak Butuh Pelatih

"Mereka mampu jadi juara, padahal pelatihnya lama absen."Sabtu, 9 November 2013, 21:46 WIB Neymar diberi ucapan selamat oleh Dani Alves dan Sergio Busquets usai mencetak gol pada pertandingan melawan Real Madrid di Camp Nou, Sabtu (26/10/2013). (REUTERS/Albert Gea)VIVAbola - Barcelona dinilai tak butuh seorang pelatih untuk menunjukan permainan sepakbola yang indah. Hal itu diungkapkan oleh playmaker veteran, Juan Roman Riquelme.

Pasukan Catalonia tersebut sukses merebut gelar juara La Liga meski hampir sepanjang musim tidak didampingi pelatih Tito Vilanova, yang terus menjalani perawatan karena kanker.

"Barcelona terus bermain sama bagusnya meski tanpa pelatih," ujar Riquelme pada program televisi, Despertate. "Musim lalu, mereka menjadi juara dengan sisa lima pertandingan. Padahal pelatih mereka absen beberapa bulan."

Perubahan di tubuh Barcelona dinilai baru akan datang saat pilar-pilar utama saat ini macam Lionel Messi dan Andres  Iniesta sudah tidak memperkuat Blaugrana. Namun, kualitas Barca dinilai tidak akan turun.

"Barca akan mengalami perubahan besar ketika Xavi, Messi, Iniesta (Carles) Puyol, (Sergio) Busquets, dan (Gerard) Pique sudah tidak disana. Tapi tim itu tetap mampu tampil tanpa pelatih," tambah Riquelme, yang memperkuat Barca pada 2002 sampai 2005.

Barcelona memang terus menunjukan performa meyakinkan musim ini. Bersama Tata Vilanova, Messi dan kawan-kawan masih memuncaki klasemen La Liga dengan hanya sekali imbang dari 12 laga. (eh)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});(function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=67839049483";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Konten ini dikirimkan oleh pembaca anggota VIVAforumnew TWTR.Widget({ version: 2, type: 'search', search: '457372-barcelona-tidak-butuh-pelatih', interval: 30000, title: '', subject: 'Twitter Comments', width: 'auto', height: 300, theme: { shell: { background: '#8ec1da', color: '#080708' }, tweets: { background: '#d7dadb', color: '#0a090a', links: '#295466' } }, features: { scrollbar: true, loop: true, live: true, hashtags: true, timestamp: true, avatars: true, behavior: 'all' }}).render().start();

View the original article here

Eva-PDIP: Tidak Fair Koruptor Diambil Semua Haknya

VIVAnews - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Eva Kusuma Sundari meminta agar masyarakat tidak terus menerus menghakimi para koruptor dan mencabut semua haknya.

"Jangan semangat "menghabisi" nggak fair dong, sesuai pidana saja, bertanggungjawab atas tindakan korupsinya jangan lalu hak yang lain dicabut juga," kata Eva dalam pesan singkatnya, Jumat 8 November 2013.

Tapi, kata dia, pemberlakukan semua peraturan termasuk menerima uang pensiun, berlaku untuk semua orang, termasuk anggota DPR yang menjadi terpidana korupsi.

"Jangan orang per orang, sesuai aturan. Jangan lupa aturan yang sama juga untuk presiden, termasuk Suharto, Bapak KKN," ujar dia.

Selain itu, peraturan itu juga berlaku untuk Duta Besar dan Menteri yang dibui karena kasus korupsi. Sebab, sekecil apapun kontribusi mereka, harus tetap dihargai. 

"Kan korupsinya sudah diadili, dihukum bui. Tapi kan tidak menghilangkan fakta pengabdian mereka," kata politisi PDIP itu.

Sebelumnya Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengatakan anggota dewan yang terkena kasus korupsi tetapi masih mendapat uang pensiun, merupakan kesalahan sistem dan adanya tekanan publik. Sehingga, anggota dewan yang baru terindikasi korupsi, mengajukan pengunduran diri.

"Itu kesalahan mekanisme, karena tekanan publik mereka mengajukan surat permintaan berhenti, padahal kasusnya masih berjalan dan belum inkracht," kata Marzuki dalam pesan singkatnya, Jumat 8 November 2013.

Menurutnya, Badan Kehormatan DPR seharusnya bisa mengatasi masalah ini, dengan melakukan penyidikan sendiri, apakah anggota dewan itu melanggar kode etik seperti korupsi. Jika terbukti melanggar kode etik, maka bisa langsung diberhentikan dengan tidak hormat tanpa menunggu keputusan inkracht pengadilan.

"Kalau terbukti melanggar kode etik, maka itu sudah menjadi dasar untuk memberhentikan dengan tidak hormat," ujar dia. Marzuki menegaskan, DPR tidak bisa merevisi peraturan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menjadi anggota dewan yang mengundurkan diri karena kasus hukum otomatis tidak mendapatkan uang pensiun. (eh)

View the original article here