“Saya setuju dan mendukung aturannya direvisi,” kata Sidarto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 7 November 2013. Apabila tidak diubah, maka sesuai aturan dalam UU MD3, uang pensiun wajib diberikan kepada mantan anggota DPR, siapapun itu. “Aturan yang berlaku harus ditaati. Adil atau tidak adil, itu berpulang pada penilaian masing-masing,” ujar politisi PDIP itu.
Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, menurut UU para anggota Dewan yang terkena kasus korupsi juga mendapat dana pensiun. “Kalau mengundurkan diri, maka dapat pensiun. Pak Nazaruddin kan mengundurkan diri, dia dapat (uang pensiun). Kalau diberhentikan dengan tidak hormat, baru tidak mendapat apa-apa,” kata dia.
Trimedya sendiri tak terlalu mempermasalahkan uang pensiun untuk anggota DPR berkasus itu. “Mungkin dia melakukan tindak pidana, tapi dia kan sudah bekerja. Sekecil apapun pasti ada jasanya,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP itu.
Tersangka digaji Rp8 Juta
Sementara untuk anggota DPR yang berstatus tersangka, mereka masih mendapat gaji sekitar Rp8 juta ditambah uang tunjangan. “Kalau untuk Angie (Angelina Sondakh), dia kan masih mengunggu kasasi,” kata Trimedya. Dengan demikian Angie masih digaji oleh DPR.
Sekjen DPR Winantuningtyastiti Swasanani, mengatakan setiap anggota DPR memiliki jatah dana pensiun yang berbeda. Mereka mendapat uang pensiun sekurang-kurangnya 6 persen dan sebanyak-banyaknya 75 persen dari gaji pokok per bulan yang berjumlah Rp4,2 juta.
Dana pensiun itu masih ditambah dengan tunjangan untuk istri, suami, dan anak sebanyak 2 persen dari gaji pokok. “Jadi misalnya menjabat dua periode dengan uang pensiun maksimal 75 persen, dia dapat sekitar Rp3,7 juta per bulan,” kata Winantu. Ini masih ditambah dengan jatah beras 10 kg per bulan.
© VIVA.co.id | Share : Share @vivanews!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs"); $(document).ready(function(){ fontsizer_set('.isiberita p', '14px', '21px');fontsizer_set('.isiberita', '14px', '21px'); }); pilih Sangat BaikBaikCukupKurangSangat Kurang Rating (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); VIDEO TERBARU Please install the Flash Plugin Liga Inggris Kampanye Anti Kembang Api VIDEO LAINNYA Xbox One Segera Diluncurkan Shahrukh Khan Rayakan Ultah Bersama Penggemar Dua Bayi Harimau Sumatera Jalani Tes Renang Peringatan 72 Tahun Revolusi Bolshevik Tank Lindas Mobil Warga, 3 Orang Tewas Astronot Bawa Obor Olimpiade BACA JUGA ARTIKEL INI "Ucapan Terakhir" Manajer Ancol untuk Keluarga Sebelum Gantung Diri
Reaksi Ayu Ting Ting Soal Pengakuan Anggita Sari
Ibunda Tangisi Video Porno Kim Kardashian
Suami Ceraikan Istri Lantaran Merekam Adegan Ranjang
5 Pembelian Terburuk Premier League Musim Ini
Ayu Ting-Ting Kirim Pesan Penting untuk Enji KOMENTAR (function(d, s, id) {var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];if (d.getElementById(id)) return;js = d.createElement(s); js.id = id;js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=67839049483";fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
dulkamid 08/11/2013 Baguuusss!!! Trimedya ini dari partai apa, tolong ingat ingat saja. Argumennya, enteng sekali, seperti tidak ada beban moral dan rasa malu kepada wong cilik. Wong cilik ditipu dan dihina wong licik. • Balas • Laporkan
muhammad.makhfudz @Muhammad Makhfudz 07/11/2013 Tak ada satu aturanpun yg torerir koruptor semua aturan Pejabat,PNS yg korup harus diberhentikan dg tidak hormat tanpa hak pensiun baca UU43th 99 ttg Kepegawaian,UU 38 th 99 ttg Pemerintahan yg bebas KKN tapi krn DPR sebagai koordinator para koruptor perl • Balas • Laporkan
muhammad.makhfudz | 07/11/2013 | Laporkan
Bukti DPR tak serius berantas korupsi.Emang DPR selama ini menjadi Dewan Perampok Perampas Uang Rakyat
KIRIM KOMENTAR
Anda harus login untuk mengirimkan komentar
atau
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com TERPOPULER TERKOMENTARI Pemberian Uang Pensiun Bagi Koruptor Sungguh Keterlaluan Marzuki: DPR Tak Bisa Revisi Aturan Koruptor Dapat Pensiun Eva-PDIP: Tidak Fair Koruptor Diambil Semua Haknya "Tugas BIN Cari Tahu Apa yang Disadap AS dan Australia dari RI" Soekarwo Tak Mau Langsung Terima Jadi Cawapres untuk ARB Eva-PDIP: Tidak Fair Koruptor Diambil Semua Haknya Marzuki: DPR Tak Bisa Revisi Aturan Koruptor Dapat Pensiun Pemberian Uang Pensiun Bagi Koruptor Sungguh Keterlaluan Pengawas Pemilu Beli 5 Camry untuk Mobil Dinas, Dikecam Ini Daftar Anggota DPR Terjerat Korupsi yang Terima Uang Pensiun


















Mau cari kado untuk pacar atau sahabat? buruan dipesan jaket / hoodies club...
Terbaru










Copyright © 2013 PT. VIVA Media Baru Home | Politik | Bisnis | Nasional | Metro | Dunia | Sainstek
Sport | Otomotif | Sorot | Wawancara | Fokus
Tidak ada komentar:
Posting Komentar