
VIVAnews - Jenderal TNI Moeldoko
akhirnya resmi menjadi Panglima TNI
setelah Dewan Perwakilan Rakyat,
melalui Komisi I Bidang Pertahanan,
menyetujui usulan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono. Uji kepatutan
dan kelayakan pada Jenderal Moeldoko
digelar DPR pada Rabu 21 Agustus
2013.
Meski disetujui secara aklamasi oleh
sembilan fraksi di Komisi I, tetapi ada
beberapa catatan yang harus
diperhatikan oleh Kepala Staf Angkatan
Darat itu.
Ketua Komisi I, Mahfudz Siddiq,
mengungkapkan ada tiga catatan
terkait agenda yang perlu
diprioritaskan oleh Jenderal Moeldoko
ketika menjabat Panglima TNI.
Pertama, perlunya keterpaduan
manajemen TNI dalam tiga bagian,
yaitu Angkatan Laut, Angkatan Udara
dan Angkatan Darat.
"Keterpaduan ini bukan hanya dalam
rantai komando, tetapi juga pengadaan
alusista, pembinaan personel.
Keterpaduan TNI akan berdampak pada
penguatan postur pertahanan," kata
Mahfudz.
Kedua, dukungan terhadap meritokrasi
atau prestasi dan kemampuan
personel. Dengan begitu, dukungan
terhadap sumber daya manusia
menjadi proyeksi, dan promosi berjalan
lebih baik lagi.
Ketiga, mengenai pendayagunaan
berbagai sumber di luar TNI. Terutama
sumber daya pengetahuan dan
teknologi untuk mengakselerasi
kemampuan TNI.
"Apalagi di tengah perkembangan
ancaman asimetris yang lebih banyak
mengandalkan teknologi," kata dia.
Jenderal Moeldoko merupakan calon
Panglima TNI untuk menggantikan
Laksamana Agus K Suhartono yang
akan habis masa jabatannya pada 20
Mei 2013.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar