"Meski sudah berkali-kali mengakui infrastruktur sebagai masalah serius, namun anggaran yang dialokasikan tidak sesuai kebutuhan," kata Harry Azhar Azis di Jakarta, Sabtu.
Menurut Harry, pengalokasian anggaran untuk infrastruktur yang tidak sesuai kebutuhan dapat membuat berbagai pihak mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam membenahi infrastruktur.
Ia juga menegaskan, infrastruktur dinilai merupakan kebutuhan mendasar saat ini dan sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi Indonesia ke depan.
Bila tidak segera dibenahi, ujar dia, maka permasalahan infrastruktur bukan hanya mempersulit masyarakat tetapi juga akan merugikan para pelaku usaha.
DPR dan Pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2014 menjadi UU pada 25 Oktober 2013. Dalam APBN 2014 tersebut ditetapkan, belanja negara mencapai Rp1.842,49 triliun.
Jumlah tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.249,94 triliun dan transfer ke daerah Rp592,55 triliun.
"Ironisnya, khusus belanja pusat, masih didominasi subsidi untuk energi yang mencapai Rp282,10 triliun. Selain itu, juga biaya gaji pegawai, pembayaran utang, beban bunga, serta belanja barang. Sedangkan anggaran infrastruktur hanya sebesar Rp188,7 triliun, naik sedikit saja dari tahun ini sebesar Rp184,3 triliun," ucapnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar