Jakarta - Kasus demi kasus bermunculan sehubungan dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang ada di Malaysia. Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) menilai, pemerintah indonesia kurang tegas dalam menindak pengirim TKI ilegal tersebut.
"Bukan saya membela Malaysia, pihak kita sendiri juga tidak tegas menindak pelaku-pelaku perorangan maupun perusahaan yang mengirim TKI ilegal yang menyimpang dari prosedur. Kalau semua tertib saya rasa kejadian-kejadian di Malaysia akan mulai berkurang," kata Wakil Ketua APJATI Bidang Penempatan Malaysia, Benny Kamaruddin, di Kedubes Malaysia, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2012).
Benny mengatakan pemerintah juga harus menindak tegas pihak keimigrasian, dimana mereka berperan dalam mengeluarkan passport TKI yang akan berangkat ke Malaysia. Padahal sebagian TKI ilegal yang berada disana, dapat dikatakan masih di bawah umur.
"Saya pantau terjadi penyimpangan prosedur di Kupang (Nusa Tenggara Timur). Rekrut untuk dikirim ke Singapura, ternyata dikirim ke Malaysia," ujar Benny
Menurut Benny satgas dari pihaknya telah berhasil menangkap 8 orang yang diduga terlibat pengiriman TKI ilegal di Kupang tersebut. Namun tidak ada tindakan dari pemerintah terhadap 8 orang tersebut.
"Saya sendiri terus terang putus asa terhadap usaha ini. Di satu pihak kami APJATI selalu dihujat, tapi pemerintah indonesia tidak pernah action, tangkap yang ilegal," pungkasnya.
detiknews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar